Topik

2014
Jan
13
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENGAMANAN PRODUKSI PADI DI KAB. BOJONEGORO MELALUI PEMANTAPAN REGULASI POLA TANAM, GERAKAN TANAM SEREMPAK DAN TEKNIK JAJAR LEGOWO
Oleh: Yuseriza Anugerah Leksana | Kategori: Topik | Topik: Penyuluhan dan Kebijakan Pembangunan | Komoditas: Tanaman Pangan, Padi

Kabupaten Bojonegoro memiliki total luas areal 230.706 Ha, dimana sebagian besar yaitu 42,70% merupakan lahan hutan milik negara, kemudian disusul oleh luas lahan sawah sebesar 32,65%, tanah kering 24,39%, perkebunan 0,04% dan lain-lain 0,18% (Pemkab Bojonegoro, 2011). Dari jenis penggunaan lahan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah potensial pengembangan lahan sawah untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan harian Jawa Pos (Jumat, 20 Desember 2013) Bupati Bojonegoro, Suyoto kembali menyampaikan tekadnya untuk mewujudkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan negeri. “Produksi beras kita (Bojonegoro) setara total impor beras nasional. Kami bertekad terus meningkatkan prestasi tersebut”, tegas Bupati Suyoto.


Bojonegoro akan mampu menjadi lumbung pangan negeri apabila produktivitas padinya mantab tinggi. Kondisi lahan (fisik, kimia dan biologi), pola tanam, waktu tanam dan jarak tanam merupakan beberapa faktor yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas padi di Kabupaten Bojonegoro. Pola tanam dan waktu tanam yang tidak serempak serta jarak tanam yang tidak tepat akan menjadi peluang munculnya gangguan bahkan serangan organisme pengganggu tumbuhan, sehingga menurunkan produktivitas.


Ciri khas Bojonegoro, yang membedakan dengan daerah lainnya yaitu adanya sungai Bengawan Solo yang mengalir sepanjang Bojonegoro bagian selatan ke wilayah utara dan memanjang ke bagian timur Kabupaten Bojonegoro. Bagian utara merupakan daerah aliran sungai Bengawan Solo yang subur dengan pertanian intensif, sedangkan bagian selatan dan bagian barat laut yang berbatasan dengan pegunungan kapur, sebagian besar lahannya merupakan lahan tadah hujan.


Kondisi yang berbeda antara beberapa daerah di Kabupaten Bojonegoro memberikan gambaran waktu tanam dan pola tanam yang berbeda antara daerah sekitar bantaran sungai Bengawan Solo dan daerah yang berada di luar bantaran Bengawan Solo. Pola tanam petani di bantaran sungai Bengawan Solo adalah Padi-Padi-Bero(karena banjir), sedangkan di daerah sebelah selatan dan barat laut Bojonegoro, yang tidak terganggu dengan luapan Bengawan Solo di musim hujan, pola tanam yang dianjurkan adalah Padi-Padi-Palawija.


Air bagi petani di sepanjang bantaran sungai Bengawan Solo merupakan input biaya yang cukup tinggi karena untuk mengairi sawah mereka membutuhkan biaya sewa pompa untuk mengambil air dari bengawan ke persawahan. Saat kondisi hujan cukup, petani akan langsung memanfaatkannya untuk mulai tanam padi, sehingga waktu tanam antar petani di bantaran Bengawan Solo berbeda.


Di wilayah lain di luar bantaran bengawan, terjadi pergeseran iklim (agroklimat) dari kondisi rata-rata, yang mempengaruhi perubahan pola tanam anjuran. Curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan air tersedia untuk budidaya padi ke-3. Pola tanam anjuran yang seharusnya Padi-Padi-Palawija berubah menjadi Padi-Padi-Padi. Karena tanam padi ke-3 ini petani “mengejar” kecukupan air, maka sering dijumpai suatu kondisi dimana pada satu hamparan lahan, ada sekelompok petani yang sibuk memanen padinya, di petak sebelahnya yang berdampingan sudah mulai muncul persemaian baru, dan di petak yang lain ada padi yang masih berumur sekitar 2 bulan.


Selain ketersediaan air, keterbatasan tenaga tanam juga mulai dirasakan di beberapa wilayah di Kabupaten Bojonegoro, misalnya di Kecamatan Kapas. Ada petani yang tanamnya terlambat (lebih dari) 15 hari dari waktu yang dijadwalkan. Kondisi perubahan iklim dan mulai terbatasnya buruh tanam menyebabkan tanam tidak serempak terjadi di beberapa wilayah. Hal ini merupakan kondisi yang sangat rawan jika ditinjau dari keberlanjutan hidup dan ketersediaan makanan hama tanaman sehingga memicu serangan OPT yang berakibat gagal panen ataupun turunnya produktivitas. Jarak tanam padi yang terlalu rapat juga berpotensi menimbulkan kerawanan serangan OPT.


Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, realisasi produktivitas dan produksi padi dalam 3 (tiga) tahun terakhir tersaji pada Tabel Realisasi Produktivitas dan Produksi Padi Tahun 2010-2012 sebagai berikut:

 

NO INDIKATOR REALISASI 2010 REALISASI 2011 REALISASI 2012
1. Luas Panen (ha) 147.411 137.925 133.833
2. Produktivitas (ku/ha) 62,58 51,33 60,00
3. Produksi (ton) 922.440,52 707.970,41 803.059,56

 

Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa produktivitas padi selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami pasang surut. Realisasi tahun 2013 sampai dengan saat ini masih dalam proses perhitungan (dilaporkan bulan Januari 2014). Media online “Halo Bojonegoro” (http://halobojonegoro.com/lumbung-pangan-kah-bojonegoro/) merilis pernyataan Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro bahwa target produksi padi tahun 2013 adalah 890.000 ton GKG. Dengan asumsi luas panen sama dengan tahun 2012, maka target produktivitas adalah 6,7 ton/ha (66,50 ku/ha) GKG.

 

Target ambisius yang diharapkan 3-5 tahun mendatang yaitu mampu menjadi lumbung pangan bagi negeri adalah tercapainya produksi gabah hingga 1,5 juta ton atau produktivitas setara dengan 11 ton/ha (110 ku/ha) GKG.

 

Pada tahun 2013 sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro memang harus berbenah. Kelemahan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan produktivitas padi saat ini adalah:

  1. Luas areal tanaman padi hampir tiap tahun terus tergerus, meskipun angka pastinya belum dilakukan survei terbaru, namun beberapa pihak meyakini bahwa luas tanaman dalam satu tahun hanya berkisar di bawah 100 ribu hektar. Jumlah lahan untuk Areal Blok Cepu saja sebesar 750 hektar, belum termasuk kawasan baru seperti areal Jambaran, Lapangan Sukowati dan pemukiman baru (Badan Pertanahan Nasional Bojonegoro melalui media online “Halo Bojonegoro”).
  2. Keterbatasan tenaga kerja khususnya buruh tani untuk menanam, memelihara dan memanen tanaman pangan, menjadi permasalahan terbaru seiring dengan munculnya industrialisasi minyak dan industri kreatif di Bojonegoro. Angkatan muda pedesaan yang diharapkan meneruskan generasi petani sebelumnya, saat ini banyak beralih menjadi buruh pabrik, buruh migas, buruh hotel dan resto serta menekuni industri kreatif baru.
  3. Keterbatasan infrastruktur pertanian dan alat-mesin pertanian. Infrastruktur seperti pembangunan JITUT/JIDES berperan penting menjamin ketersediaan air irigasi persawahan, jika sumber air lestari, saluran air terkoneksi dengan baik maka penyeragaman pola tanam akan lebih mudah dilakukan. Ketersediaan mesin penanam seperti Rice Transplanter akan memudahkan gerakan tanam serempak dengan populasi tanam mendekati jajar legowo dan pindah tanam padi muda. Sedangkan ketersediaan mesin pemanen Combine Harvester akan memudahkan gerakan panen serempak dengan losses dibawah 1%, sehingga sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi.
  4. Keterbatasan kemampuan dalam menghadapi dampak anomali iklim seperti bencana alam (banjir/kekeringan) serta gangguan bahkan eksplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
  5. Keterbatasan personil petugas lapang pendamping petani. Kehadiran penyuluh di tengah petani adalah representasi kehadiran dan kepedulian pemerintah terhadap petani. Keberadaan penyuluh menjadi penting dalam proses mengajak, merubah pengetahuan, keterampilan dan sikap petani untuk meningkatkan produksinya. Revitalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang dimulai sejak tahun 2006 dengan dikeluarkannya UU No.16 tahun 2006 tentang SP3K sampai saat ini belum menyentuh pada komitmen 1 (satu) desa, 1 (satu) penyuluh berstatus penyuluh pemerintah (PNS). Padahal, UU No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah seharusnya mampu memberikan kewenangan pada daerah untuk mengusulkan tambahan formasi penyuluh, akan tetapi jumlah formasi yang diusulkan hanya berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) yang salah satu parameternya adalah Jam Kerja Efektif. Jika usulan pengadaan tenaga penyuluh hanya berdasarkan Anjab dan ABK, tanpa memperhatikan semangat revitalisasi pertanian, maka selamanya akan terbaca bahwa tenaga petugas pendamping lapang sudah mencukupi padahal kenyataannya di lapang masih kurang.

 

Kelebihan yang ada sekarang untuk menjaga produksi padi Kabupaten Bojonegoro di masa mendatang adalah:

  1. Culture dan semangat petani Bojonegoro sampai saat ini masih tinggi dan kooperatif;
  2. Telah terbentuk kelembagaan petani mulai dari tingkat kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi dari tingkat kecamatan hingga nasional (KTNA, HKTI, dll) yang memungkinkan akses informasi pasar dan alih teknologi lebih cepat;
  3. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam “membangun pertanian” yang sangat kuat. Hal ini perlu diimbangi dengan komitmen “membangun petani” Bojonegoro sebagai subjek pembangunan melalui peran penyuluh pertanian;
  4. Peran Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Pos Penyuluhan Desa (dengan atau tanpa gedung sendiri) yang masih berkomitmen kuat untuk melaksanakan fungsinya;
  5. Sarana produksi pertanian cukup tersedia hingga tingkat desa;
  6. Jika ditata dengan tepat, kondisi alam Kabupaten Bojonegoro mendukung Bojonegoro sebagai lumbung pangan.

 

Beberapa faktor penunjang perbaikan kedepan untuk memastikan produktivitas padi mantab tinggi adalah sebagai berikut:

  1. Komitmen Pemkab. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk “membangun pertanian” berkelanjutan ramah lingkungan dan “membangun petani” Bojonegoro, karena sejatinya petani tidak butuh target melainkan butuh komitmen;
  2. Manajemen Sumber Daya Alam. Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro sangat sesuai untuk pengembangan tanaman padi. Dengan tata kelola infrastruktur yang berkelanjutan dan adanya regulasi untuk melindungi kelestarian alam seperti regulasi pemanfaatan air irigasi sesuai pola tanam dan regulasi perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif, maka produksi pangan Bojonegoro akan tetap terjaga;
  3. Perbaikan Cara Tanam. Dengan semakin menyempitnya luas lahan, maka peningkatan produksi dengan mendorong peningkatan produktivitas mutlak dilakukan melalui peningkatan populasi tanam dalam satu hamparan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara merubah jarak tanam padi dari sistem tegel menjadi jajar legowo. Cara tanam jajar legowo 2:1 terbukti mampu meningkatkan produktivitas sebesar 4%-11% dibanding tegel 25cm x 25cm, sedangkan jajar legowo 4:1 terbukti bisa meningkatkan populasi tanaman dari 250.000 rumpun menjadi 600.000 rumpun (pengalaman di Desa Bangilan, Kecamatan Kapas);
  4. Pemantapan Pola Tanam dan Waktu Tanam. Anomali iklim memicu timbulnya eksplosi OPT. Oleh karena itu pemantapan penerapan pola tanam sesuai anjuran dan usaha untuk melakukan tanam serempak akan berdampak positif dalam mengendalikan siklus hidup OPT sehingga eksplosi mampu dihindari. Pemantapan pola tanam dapat terwujud jika ada kesadaran pelaku utama (petani) yang ditunjang dengan infrastruktur dan alsintan, namun demikian aplikasi mekanisasi pertanian harus linier dengan pengurangan jumlah tenaga kerja, bukan semata untuk menggantikan tenaga kerja yang masih ada. Pendataan dan pemberdayaan buruh tani yang masih ada perlu dilakukan untuk diberikan pelatihan/kursus tani, agar terbentuk regu tanam padi jajar legowo serta diperlukan pemberdayaan buruh tani agar mampu membentuk regu panen;
  5. Penerapan Cyber Extension, akan memungkinkan petani dan penyuluh mampu berbagi informasi kisah sukses berusaha tani dengan cepat dan menyenangkan. Kesuksesan di suatu daerah mampu diadopsi oleh daerah lain, sehingga terjadi pemerataan kesuksesan. Apa yang tersaji dalam “cybex” mampu dipantau oleh pemerintah sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat, cepat dan transparan;

 

Regulasi Penunjang Keberhasilan
Berdasarkan Pasal 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010, tentang Usaha Budidaya Tanaman, usaha budidaya tanaman diselenggarakan untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pemberdayaan pendapatan dan kesejahteraan petani, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, meningkatkan perlindungan budidaya tanaman dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam atau fungsi lingkungan hidup serta memberikan kepastian usaha dalam budidaya tanaman.

 

Pasal 19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010, tentang Usaha Budidaya Tanaman, mewajibkan Bupati/Walikota (pemerintah daerah) untuk membina, mengatur, melayani, membimbing dan mengawasi kegiatan usaha budidaya tanaman untuk diarahkan dalam rangka peningkatan produksi, mutu, nilai tambah, serta efisiensi penggunaan lahan dan sarana produksi, tentunya juga termasuk alokasi kecukupan air irigasi.

 

Pasca terjadinya eksplosi serangan wereng batang coklat pada tahun 2011, dalam upaya mengamankan produksi gabah/beras nasional serta antisipasi dan respon cepat untuk menghadapi kondisi iklim ekstrim, maka keluarlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011, tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim, yang mengistruksikan kepada Bupati/walikota melaksanakan tindakan-tindakan pengamanan produksi gabah/beras.

 

Memperhatikan PP 18/2010 dan Inpres No. 5 tahun 2011 tersebut maka wajar kiranya jika Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Upaya Peningkatan Produktivitas dan Pengamanan Produksi, yang didalamnya mengatur dengan tegas tentang pola tanam, jadwal tanam dan cara tanam spesifik lokasi, mengingat ketiga hal ini berkaitan erat dengan siklus hidup Organisme Pengganggu Tumbuhan yang mengancam keamanan produksi gabah/beras.

 

Kegiatan yang telah dilaksanakan
Visi pembangunan pertanian di Bojonegoro adalah mewujudkan masyarakat yang berwawasan agribisnis dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dilakukan adalah:

  1. Meningkatkan ketahanan pangan dengan mengembangkan pangan lokal baik produksi maupun konsumsinya dan mendukung perbaikan gizi masyarakat.
  2. Memanfaatkan dan mengembangkan Sumber Daya Alam Pertanian secara optimal, berkelanjutan dan ramah lingkungan.
  3. Mewujudkan kemandirian petani dalam berusaha tani secara berkelompok dengan pola agribisnis untuk meningkatkan pendapatan petani.

 

Dalam rangka mensukseskan visi dan misi pembangunan pertanian di Kabupaten Bojonegoro, beberapa kegiatan telah dilaksanakan. Peningkatan produktivitas dan pengamanan produksi gabah/beras dilakukan dalam serangkaian kegiatan sebagai berikut:

  1. Fasilitasi kegiatan Sekolah Lapang dan Demplot untuk pengembangan tanam model SRI, Jajar Legowo dan tanam serempak menggunakan Rice Transplanter;
  2. Fasilitasi dan pelayanan benih unggul baru dan hibrida melalui program Cadangan Benih Nasional (CBN), BLBU, benih berubsidi (dengan segala keterbatasannya);
  3. Fasilitasi dan bantuan untuk kegiatan pengolahan lahan pertanian, diantaranya melalui penyaluran bantuan hand tractor;
  4. Fasilitasi dan pelayanan kebutuhan irigasi sawah, melalui bantuan pompa air dan Jitut/Jides;
  5. Fasilitasi pengadaan pupuk bersubsidi sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta membantu terbentuknya sentra-sentra pabrik pupuk organik lokal melaui bantuan chopper dan uppo;
  6. Fasilitasi dalam pemberian stimulus bantuan pestisida, alat pengendali OPT dan manajemen gerakan pengendalian OPT;
  7. Fasilitasi penanganan kegiatan panen dan pasca panen, melalui kegiatan pembinaan SDM Petani, bantuan mesin panen serta pasca panen;
  8. Fasilitasi kegiatan untuk memudahkan pemasaran, diantaranya pembangunan jalan usaha tani agar komoditi mampu berdaya saing, juga fasilitasi kepada Gapoktan untuk bermitra dengan BULOG;

 

Capaian kegiatan yang diperoleh
Berbagai kegiatan demplot maupun sekolah lapang telah berhasil membuktikan bahwa cara bercocok tanam yang baik dan benar mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi. Banyak survey/ubinan di lahan laboraturium lapang, menghasilkan produktivitas di atas rata-rata, misalnya tercapainya hasil panen padi ciherang/situ bagendit di atas 8 ton/ha, ataupun pencapaian fantastis hasil panen padi hibrida yang mencapai belasan ton per hektarnya. Namun, kondisi demikian hanya bersifat spot-spot dan banyak terjadi di tingkat kecamatan, bahwa listing BPS Bojonegoro "kebetulan" jatuh pada sampel rumah tangga petani miskin yang luas kepemilikan lahannya sempit dan budidaya padinya kurang intensif, sehingga jika dilakukan ubinan, konversi hasilnya sangat jauh dari hasil produktivitas lahan yang sebenarnya ada di kecamatan tersebut. Kedepan perlu ada konsensus antara Dinas Pertanian dengan BPS untuk pengambilan sampel agar dipisahkan dalam kategori lahan SLPTT dan lahan Non-SLPTT.

 

Upaya Terobosan melalui penerapan IP 400
Telah dibahas sebelumnya bahwa salah satu penghambat peningkatan produktivitas adalah adanya pola tanam dan waktu tanam yang tak serempak, namun demikian pencapaian produksi padi 1,5 juta ton GKG sepertinya tidak akan mampu hanya di didukung dengan luasan lahan yang tetap, bahkan cenderung semakin menurun seperti saat ini. Salah satu cara untuk mencapai peningkatan produktivitas beras yang lestari, perlu dilakukan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) Padi menjadi 400, dengan terobosan teknologi melalui dukungan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) serta mengedepankan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

 

Mengacu pada Pedum IP Padi 400, Balitbang Kementan (2009). Indeks Pertanaman (IP) Padi 400, sebenarnya merupakan pilihan yang menjanjikan guna meningkatkan produksi padi tanpa memerlukan tambahan fasilitas irigasi dan pembukaan lahan baru. Konsepnya adalah dalam satu tahun di hamparan sawah yang memiliki irigasi sepanjang tahun, dapat ditanami padi selama empat kali. Ada empat faktor pendukung sebagai keberhasilan dalam pelaksanaan IP Padi 400 tersebut, antara lain:

  1. Penggunaan benih varietas padi sangat genjah yang memiliki umur 90-104 hari (Dodokan, Silugonggo dan Inpari-1);
  2. Pengendalian hama/penyakit terpadu (PHT) dilakukan lebih operasional;
  3. Pengelolaan hara secara terpadu spesifik lokasi; serta
  4. Manajemen tanam dan panen yang efisien dan serempak.

 

Lahan yang potensial untuk pelaksanaan program ini adalah lahan irigasi dengan IP Padi 200, baik dengan irigasi teknis maupun sederhana. Untuk menjamin keberhasilan, masih ada empat syarat lagi, yaitu:

  1. Satu hamparan yang waktu tanamnya serempak dengan luas minimal 25 ha;
  2. Petak tersier yang dekat saluran sekunder;
  3. Air irigasi tersedia selama 11 bulan;
  4. Bukan daerah endemik hama-penyakit.

 

Kendala di Lapangan
Dalam makalah ini telah dideskripsikan bahwa dengan berbagai kelemahan dan kelebihan yang ada di pertanian padi Bojonegoro, pemerintah melalui Dinas Pertanian Bojonegoro telah melakukan berbagai kegiatan di lapangan untuk mengoptimalkan sapta usaha tani, dan capaian kegiatan yang diperoleh pun “cukup nyata” masih jauh dari harapan.

 

Produksi beras Bojonegoro dalam kurun tiga tahun terakhir masih di bawah target ambisius untuk menjadi lumbung pangan negeri dengan produksi 1,5 juta ton GKG. Maka langkah yang diambil selain penyelamatan lahan produktif dari kegiatan alih fungsi lahan adalah peningkatan populasi tanam melalui metode jajar legowo dalam hamparan yang tetap dan pilihan ekstrem yang mungkin bisa ditempuh adalah peningkatan menjadi IP 400 di daerah-daerah tertentu.


Kendala di lapangan yang sering kita jumpai sampai dengan saat ini yang mengancam keamanan produksi padi Bojonegoro adalah:

  1. Alih fungsi lahan pertanian ke sektor industri, usaha lain dan pemukiman yang semakin bertambah setiap tahunnya;
  2. Penurunan kualitas hara lahan pertanian Bojonegoro, khususnya kandungan bahan organiknya;
  3. Koneksi jaringan irigasi yang tersambung (terbangun) masih terbatas;
  4. Kepemilikan lahan pertanian oleh petani sempit (kebanyakan dibawah 0,5 ha);
  5. Manajemen tanam, pemeliharaan tanaman dan panen yang konvensional, belum berkelompok dan belum efisien menyebabkan budidaya padi rentan terhadap gangguan/serangan OPT;
  6. Penggunaan benih varietas padi sangat genjah yang memiliki umur 90-104 hari (Dodokan, Silugonggo dan Inpari-1) belum cukup tersedia di pasaran;
  7. Minimnya riset spesifik lokalita di Kabupaten Bojonegoro;
  8. Minimnya akses kemitraan, pemasaran dan cyber extension serta banyak kelembagaan petani yang tersebar sampai ujung dukuh/dusun belum sepenuhnya berdaya;
  9. Terbatasnya mitigasi bencana alam (banjir/kekeringan) karena keterbatan penguasaan informasi dan teknologi baik oleh petani, petugas pendamping ataupun aparatur pemerintah yang lain; dan
  10. Tenaga kerja bidang pertanian (on farm) yang semakin berkurang.

 

Saran/usul
Dari seluruh aspek yang telah derdeskripsikan dalam makalah ini, maka saran/usul yang perlu dilakukan oleh dinas, pemkab dan para pengambil kebijakan di bidang pertanian khususnya di Bojonegoro adalah sebagai berikut:

  1. Perlu regulasi untuk melindungi lahan produktif dari kegiatan alih fungsi lahan;
  2. Perlu regulasi untuk melindungi ekosistem lahan dan kelestarian lingkungan;
  3. Perlu regulasi untuk pemanfaatan sumber daya alam khususnya air melalui pemantapan pola tanam, gerakan tanam serempak dan cara tanam spesifik lokasi yang diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan mekanisasi pertanian;
  4. Perlu regulasi untuk mendukung revitalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai UU Nomor 16 tahun 2006 tentang SP3K, dengan menerapkan 1 (satu) desa 1 (satu) penyuluh pemerintah (PNS), guna menjamin representasi dan keberpihakan pemerintah terhadap hak petani untuk mendapatkan pendidikan (non-formal) dan akses informasi;
  5. Kerjasama yang telah diawali dengan perguruan tinggi seperti IPB, UGM, UNHAS dan UB agar mampu dimanfaatkan untuk riset-riset yang bertujuan meningkatkan produksi dan keamanan pangan di Bojonegoro, misal riset padi IP 400.

 

Demikian makalah ini disusun sebagai sumbang saran terhadap pembangunan pertanian di Kabupaten Bojonegoro. Segala yang tertulis dalam makalah ini diharapkan mampu membuka wacana dan diskusi lebih lanjut tentang bagaimana skenario untuk menuju Bojonegoro Lumbung Pangan Negeri. Namun yang terpenting dari kesemuanya adalah komitmen kita pada pertanian Bojonegoro bukan sekedar target dan mimpi belaka. Bermimpi setinggi langit dan segera bangun untuk mewujudkannya, terima kasih.

(Disampaikan Dalam Kegiatan Temu Teknis Penyuluh Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Senin, 30 Desember 2013)

 

Anda harus Login untuk memberi Komentar

Daftar Komentar

Komentar tidak ditemukan

Terpopuler

2014
Okt
25
cara untuk membesarkan umbi bawang merah
Oleh: andi prasetyo

assalamualikum, saya andi mahasiswa igtf pekalongan 2014. petani di desa curug muncar kec.petungkriyono kab.pekalongan, ingin menanyakan pertanyaan dari petani tentang - Selengkapnya

Dilihat (35158) Komentar (16)
2013
Des
18
budidaya pertanian organik tanaman tanpa memakai pupuk kimia dan pestisida kimia
Oleh: IPB DIGITANI

BUDIDAYA SAYURAN ORGANIK Pertanian organik adalah teknik budidaya tanaman tanpa memakai pupuk kimia dan pestisida kimia. Untuk meningkatkan keberhasilan budidaya sayuran organik, - Selengkapnya

Dilihat (27835) Komentar (3)
2015
Agu
12
penyakit kuning pada tanaman cabai
Oleh: Valiana Aprilleria

Assalamualaikum, Bapak/Ibu. Saya tim IGTF dari Magelang. Saya ingin bertanya mengenai penyebab penyakit kuning (daun kuning) pada tanaman cabai? Apakah - Selengkapnya

Dilihat (21914) Komentar (6)
2014
Jun
18
bagaimana cara penanggulangan hama burung pipit
Oleh: KIM Banjarjo Kota Tua

Kecamatan Padangan adalah salah satu Produsen Padi Terpenting diwilayah Kabupaten Bojonegoro bagian barat, luas sawah dikecamatan +/-  1000 hektar dan - Selengkapnya

Dilihat (20121) Komentar (4)
2014
Sep
17
daun padi menguning dan mati
Oleh: kim deru maju

Salam hormat. perkenalkan kami dari kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Deru maju dari Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kab. Bojonegoro Jatim. beberapa - Selengkapnya

Dilihat (18463) Komentar (8)

Berita

2020
Nov
13
ternak indonesia dilirik malaysia, jepang dan australia
Oleh: IPB DIGITANI

BOGOR -- Budi Susilo Setiawan, SPt, owner Mitra Tani Farm (Peternakan Domba Terpadu) berkesempatan membagi - Selengkapnya

Dilihat (877) Komentar (0)
2020
Okt
17
press conference - hari pangan sedunia dan launching indonesia food system summit 2021
Oleh: IPB DIGITANI

SIARAN PERS-KRKP-TANI CENTER LPPM IPB Saatnya Sistem Pangan yang berdaulat, adil dan resilien!   Bogor, 15 Oktober 2020 Peringatan - Selengkapnya

Dilihat (796) Komentar (0)
2020
Okt
16
webinar observasi & handling sampel hama dan penyakit tumbuhan dari lapangan
Oleh: IPB DIGITANI

Dalam rangka kegiatan identifikasi hama dan penyakit pada 4 koomoditas yaitu sirih, pinang, jambu mente, - Selengkapnya

Dilihat (764) Komentar (0)